DINAMIKA KONSTITUSIONALISME DI INDONESIA

Research Coordinator Cedes, Luthfi Widagdo Eddyono, baru saja meluncurkan buku Dinamika Konstitusionalisme di Indonesia. Mengapa dia menulis buku ini?

Membicarakan konstitusionalisme tentu harus mengaitkannya dengan hukum konstitusi yang berlaku di suatu negara. Dalam konteks perkembangannya, konstitusionalisme tidak berada di ruang hampa. Terdapat dinamika yang bernilai akademis untuk diamati karena pandangan para ahli tentu tidak sama dan serupa. Buku ini bermaksud untuk mengumpulkan berbagai isu penting konstitusionalisme dalam kerangka hukum konstitusi yang berlaku di Indonesia. Perspektif sejarah dan praktik perkembangan masa kini juga diamati dalam upaya untuk menjawab permasalahan yang kerap berulang baik karena disengaja maupun karena terjadi apa adanya. Buku ini memuat berbagai pandangan ahli hukum konstitusi yang memiliki otoritas akademik. Selain itu, untuk melihat secara konstekstual pandangan ahli buku ini mengaitkannya dengan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang membuktikan dinamika konstitusionalisme benar-benar terjadi tidak hanya pada tataran akademis tetapi juga karena ditemukan persoalan di masyarakat.

Penulis: Luthfi Widagdo Eddyono

ISBN: 978-623-231-502-0

Ukuran: 15 x 23 cm

Halaman: 194 halaman

Tahun: 2020

DINAMIKA KONSTITUSIONALISME DI INDONESIA – Luthfi Widagdo Eddyono

Hak Manusia dan Hukum Internasional di Indonesia

Setiap 26 Juni diperingati sebagai “International Day in Support of Torture Victims”. Penulisan buku ini oleh Research Coordinator Cedes, Luthfi Widagdo Eddyono, dimaksudkan untuk mengingatkan kembali ada sebuah konvensi internasional yang sangat penting yang telah diterima secara global oleh hampir seluruh negara di dunia dan penerapannya perlu segera dilaksanakan pada level nasional di setiap negara. Konvensi Anti Penyiksaan atau yang dalam bahasa resminya adalah Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia atau yang dalam bahasa Inggris lebih dikenal dengan The United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment adalah sebuah instrumen hukum internasional yang bertujuan untuk mencegah penyiksaan terjadi di seluruh dunia.

Buku ini juga memuat politik penerapan hukum internasional yang jelas terlihat dari adanya deklarasi dan reservasi dalam ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan oleh Indonesia serta dinamika hukum hak asasi manusia. Relasi hukum tata negara dan hukum internasional juga turut dibahas mengingat Mahkamah Konstitusi telah mencoba menjawab hal tersebut, yaitu melalui dua putusannya. Pertama, Putusan Nomor 33/PUU-IX/2011 menyangkut Pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Charter of the Association of Southeast Asian Nations (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) (UU 38/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua, Putusan Nomor 13/PUU-XVI/2018 yang merupakan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ke depannya keberadaan Mahkamah Konstitusi pasca reformasi konstitusi 1999-2002 berpotensi menegakkan konvensi ini dengan menggunakannya sebagai referensi hukum internasional, demikian juga dengan konvensi internasional lainnya dapat menjadi bahan hukum bagi Mahkamah Konstitusi karena pada prinsip konvensi internasional merupakan trend hukum global.

Tambo: Media Anak Muda yang Damai dan Positif

 

Akhir tahun 2017 lalu, tepatnya pada 21 Desember 2017, di-launching sebuah media baru untuk anak muda. Media tersebut berisi konten-konten menarik untuk anak muda yang bisa disimak di www.tambo.co.id.

Peluncuran Tambo Media, nama media baru tersebut, dilaksanakan di Museum Sandi, Yogyakarta. Kegiatan tersebut juga disertai sebuah Seminar “Jurnalisme Damai dan Konten Positif untuk Anak Muda” dengan bekerja sama dengan Center for Democratization Studies. Pembicara kunci, Aryo Subarkah Eddyono, menjelaskan dua hal tersebut, yaitu mengenai jurnalisme damai dan konten positif. Pembicara yang lain, Agus Mulyono yang merupakan Person in Charge Cedes, dan Bernando B. Sujibto juga menyampaikan kondisi yang terjadi di Indonesia yang menguatkan pendapat bahwa pemahaman atas jurnalisme damai sangatlah penting.

Pada pokoknya, jurnalisme damai merupakan kebutuhan konsep jurnalisme yang ingin berkontribusi dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat. Caranya adalah dengan menyediakan konten positif yang faktual dan aktual agar tetap menarik untuk dibaca. Selain itu, penting juga dilakukan penguatan pemahaman etis bagi para jurnalis agar berita yang ditulis atau diciptakan akan lebih akurat. Untuk itu, disinilah pentingnya keberadaan Tambo Media yang memposisikan medianya berbeda dari media online kebanyakan yang cenderung memberitakan sesuatu secara bombastis.

Tambo merupakan sebuah platform media terintegrasi dimana di dalamnya memuat berbagai konten yang bercerita tentang lifestyle, travel, kuliner, infodata, komunitas, kreatif, fashion dan hiburan. “Melalui artikel yang bernuansa kekinian diharapkan generasi milenial dapat menggali informasi yang bermanfaat dan dikemas dengan bahasa yang ringan,” ujar Kuncoro Sejati, pemilik Tambo Media, ketika menyampaikan sambutannya dalam peluncuran media alternatif ini.

 

 

2017 ASIA YOUNG LEADERS FOR DEMOCRACY

Nor Hidayah, Law Researcher, accepted for the Taiwan Foundation for Democracy’s 2017 Asia Young Leaders for Democracy (AYLD) Program. After a rigorous selection process involving applicants from Asian countries, Nor Hidayah joined other distinguished young leaders in Taipei for the program between July 31 and August 8, 2017.

As a member of the Taiwan Foundation for Democracy’s (TFD) 4th Asia Young Leaders for Democracy (AYLD), Nor Hidayah, adopted a joint declaration vowing to promote democracy and combat the democratic recession, as all participants marked the conclusion of the nine-day workshop in Taipei.

The declaration issued by the 2017 AYLD’s 20 members, which come from 13 Asian countries and elsewhere, seeks to ensure democracy and fundamental rights in Asia through seven areas. They include combating alternative models of democracy; fighting against disinformation; rejecting extremism; refusing discrimination against migrants, minority groups and the LGBTQIA community; supporting political participation of unrepresented groups; ensuring free and fair elections; and combating uneven development.