Category Archives: Publikasi

Hak Manusia dan Hukum Internasional di Indonesia

Setiap 26 Juni diperingati sebagai “International Day in Support of Torture Victims”. Penulisan buku ini oleh Research Coordinator Cedes, Luthfi Widagdo Eddyono, dimaksudkan untuk mengingatkan kembali ada sebuah konvensi internasional yang sangat penting yang telah diterima secara global oleh hampir seluruh negara di dunia dan penerapannya perlu segera dilaksanakan pada level nasional di setiap negara. Konvensi Anti Penyiksaan atau yang dalam bahasa resminya adalah Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia atau yang dalam bahasa Inggris lebih dikenal dengan The United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment adalah sebuah instrumen hukum internasional yang bertujuan untuk mencegah penyiksaan terjadi di seluruh dunia.

Buku ini juga memuat politik penerapan hukum internasional yang jelas terlihat dari adanya deklarasi dan reservasi dalam ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan oleh Indonesia serta dinamika hukum hak asasi manusia. Relasi hukum tata negara dan hukum internasional juga turut dibahas mengingat Mahkamah Konstitusi telah mencoba menjawab hal tersebut, yaitu melalui dua putusannya. Pertama, Putusan Nomor 33/PUU-IX/2011 menyangkut Pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Charter of the Association of Southeast Asian Nations (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) (UU 38/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua, Putusan Nomor 13/PUU-XVI/2018 yang merupakan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ke depannya keberadaan Mahkamah Konstitusi pasca reformasi konstitusi 1999-2002 berpotensi menegakkan konvensi ini dengan menggunakannya sebagai referensi hukum internasional, demikian juga dengan konvensi internasional lainnya dapat menjadi bahan hukum bagi Mahkamah Konstitusi karena pada prinsip konvensi internasional merupakan trend hukum global.

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI: Putusan MK ini Dapat Menjadi “Celah”, Seperti Apa?

 

 

Harianjogja.com, SLEMAN — Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) perkara 103/PUU-X tahun 2012 mengenai tata kelola perguruan tinggi dapat membuka “celah” terjadinya korupsi.

Peneliti Center For Democratiozation Studies, Luthfi Widagdo Eddyono mengungkapkan putusan tersebut memungkinkan beberapa persoalan terjadi. Pertama bentuk Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH), kedua penerimaan mahasiswa baru yang dilakukan secara mandiri, ketiga penjaringan mahasiswa baru berprestasi yang berstatus 3T, keempat pendanaan dari dunia industri maupun masyarakat dan kelima pengelolaan hak kekayaan perguruan tinggi dalam UU no.12 tahun 2012.

Pada akhirnya, MK telah menyatakan penyerahan hak pengelolaan kekayaan negara kepada perguruan tinggi adalah konstitusional, selama kepemilikan atas kekayaan negara tersebut tidak dialihkan dan pelaksanaanya dilakukan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah.

“Faktanya pemerintah memberi fleksibilitas dalam tata kelola dan manajemen keuangan perguruan tinggi, baik dalam pengalokasian maupun dalam penggunaan dana baik yang bersumber dari APBN atau dari sumber dana lainnya, yang tentu saja rentan disalahgunakan” kata Luthfi Widagdo Eddyono saat menjadi pembicara dalam Anti-Corruption Summit II seminar Presentasi Call For Papers dengan Tema “ Tata Kelola Perguruan Tinggi Dalam Pencegahan Korupsi” di Teatrikal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Senin (24/10/2016) seperti dikutip dari rilis yang Harianjogja.com terima.

Deputi Informasi dan Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Hary Budiarto menambahkan kampus diharapkan mampu mengambil peran sebagai pemutus mata rantai perilaku dan kejahatan koruptif. Sebab perguruan tinggi melahirkan calon-calon pemimpin yang berintegritas dengan beberapa karakteristik seperti tidak korup, cerdas secara individual dan institusional, komitmen penuh pada kepentingan umum dan setia pada visi dan misinya.

“Pemberantasan korupsi butuh keteladanan. Keteladanan dari pemimpin, guru, dan dosen yaitu kejujuran, sikap hidup sederhana. Dari keteladanan tersebut akan menjadi viral yang menular kepada orang lain sehingga menjadi gerakan yang bersifat kolektif” tutur Hary.

Acara yang digelar atas kerja sama antara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, KPK dan Pusat Studi Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (PUKAT UGM) ini turut dihadiri pembicara seperti Agus Riswanto Achmad, (Dosen UNS) Nadia Sarah (Advisor Sustainability For indonesia), Dwi Siska Susanti, (Mitra Juang Indo) dan Erwin natosmal Oemar (Indonesian legal Roundtable).

Sumber: http://www.harianjogja.com/baca/2016/10/25/pendidikan-antikorupsi-putusan-mk-ini-dapat-menjadi-celah-seperti-apa-763229

Resensi: HIPER REGULASI DI ERA REFORMASI

Oleh Tri Sulistianing Astuti

 

Judul buku          : Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia

Penulis                 : Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H, M.H.

Penerbit              : Konpress (Konstitusi Press)

Tahun                   : 2014

Halaman              : xxxii + 332

 

Make them for the public good”.

John Locke (Two Treaties of Civil Goverment)

 

Sepotong pendapat John Locke tersebut mengisyaratkan bahwa undang-undang yang dibuat oleh kekuasaan legislatif adalah yang dapat memberikan kebaikan bagi masyarakat. Kutipan ini cukup mengganggu jika disodorkan pada realitas hukum Indonesia di era reformasi. Salah satu fenomena penting di era reformasi adalah maraknya judicial review di Mahkamah Konstitusi bersamaan dengan meningkatnya kuantitas produksi undang-undang yang disahkan oleh DPR. Kuantitas dan kualitas produk tidaklah selalu linier, justru cenderung dipertanyakan melalui pisau judicial review.  Dr. Bayu Dwi Anggono mewacanakan dan menulisnya dalam buku Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia.

Buku ini bersumber dari disertasi Dr. Bayu Dwi Anggono pada Program Doktor Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan judul “Asas Materi Muatan yang Tepat Dalam Pembentukan Undang-Undang, Serta Akibat Hukumnya: Analisis Undang-Undang Republik Indonesia yang Dibentuk pada Era Reformasi (1999-2012)”. Alurnya runtut memberikan logika pentingnya asas materi muatan undang-undang yang tepat pada peningkatan kualitas undang-undang di Indonesia.

Buku dibagi menjadi lima bab. Diawali dengan penjabaran penelitian dan teori konseptual tentang undang-undang, meliputi pemahaman, pembentukan, dan pengujian undang-undang. Studi di empat negara (Belanda, Jerman, Finlandia, dan Vietnam) memberikan deskripsi dan komparasi yang cukup signifikan bagi peningkatan kualitas undang-undang di Indonesia.

Menarik untuk disimak, sejak bab pendahuluan penulis telah menyajikan kontradiksi atas teori hukum yang baik, yakni hukum yang harus didasarkan pada prinsip manfaat, diketahui semua orang, konsisten, pelaksanaannya jelas, sederhana, dan ditegakkan secara tegas, justru tidak terlihat pasca Orde Baru. Hal ini terkalkulasi dengan membengkaknya jumlah peraturan perundang-undangan hingga menimbulkan hyperregulation. Prof. Dr. Maria Farida Indrati S, S.H., M.H., dalam pengantarnya, sepakat dengan penulis  bahwa sejak bergulirnya reformasi yang ditandai perubahan UUD 1945, telah terjadi perubahan pemahaman dan paradigma dalam pembentukan undang-undang. Ada kecenderungan pembentuk undang-undang semakin boros dan terlalu membesar-besarkan persoalan (hal xiii). Hiper regulasi  ini yang menjadi titik tolak atas pentingnya pemahaman dan penggunaan asas materi muatan yang tepat dalam pembentukan undang-undang yang berkualitas tinggi. Asas materi yang tepat merupakan aspek yang sangat penting dan dominan dalam pembahasan dalam bab selanjutnya.

Penulis buku, yang berprofesi sebagai Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember, menuturkan urgensi keberadaan asas-asas pembentukan undang-undang yang baik. Uraian tersebut akhirnya akan mengerucut pada asas materi muatan yang tepat, sebagai salah satu asas penting dalam pembentukan undang-undang. Sentilan terhadap kemungkinan undang-undang kadang-kadang membahayakan kebebasan warga negara juga tersirat dalam bab dua. Produk hukum yang lahir dari proses legislasi tidak dapat lepas dari pengaruh politik sehingga kontrol diperlukan dalam pembentukannya (hal. 45).

Untuk mendukung premisnya, penulis pun menyertakan pendapat ahli hukum di Indonesia  perihal pentingnya asas materi muatan undang-undang Indonesia. Disertai legitimasi dalam aturan-aturan hukum Indonesia, mulai dari payung hukum Indonesia (tegas dalam UUD, Ketetapan MPR, Undang-undang) hingga ditegaskan melalui serangkaian argumentasi aturan-aturan yang perlu untuk melindungi hak dasar, warganegara, pembagian kekuasaan, dan pengaturan pendapatan belanja penyelenggara negara (hal. 63-99).

Menguji Undang-Undang

Ketidaktepatan materi muatan dan hiper regulasi ini membuka wacana akan hak menguji undang-undang sebagai penjaga kualitas produk hukum. Kilas balik sejarah Indonesia menunjukkan bahwa dialektika hak menguji undang-undang dimulai sejak sidang BPUPKI pada 15 Juli 2015, atas usulan M. Yamin tentang perlunya Mahkamah Agung memiliki hak “membanding-bandingkan undang-undang”. Namun, sidang ini tidak memberikan keputusan sehingga UUD 1945 sebelum perubahan tidak mencantumkan aturan perubahan. Mahkamah Agung sempat mendapatkan hak menguji, tetapi sebatas pengujian pada peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (hal. 150).

Ide pengujian undang-undang berlanjut di era reformasi dan memberikan hak menguji kepada MPR berupa pengujian UUD 1954 dan Ketetapan MPR. UUD 1945 setelah Perubahan akhirnya menuntaskan dialektika ini melalui pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang berwenang menguji UUD yang dicantumkan dalam Pasal 24C ayat  (1) UUD 1945 (hal. 151).

Menurut Dr. Bayu, MK dalam kurun waktu 2005-2009, telah menghasilkan 150 Putusan atas 73 UU yang diajukan judicial review. Dari jumlah putusan tersebut, 40 diantaranya dikabulkan (hal. 234). Tingginya angka judicial review menunjukkan bahwa kualitas produk legislasi DPR masih buruk. Selain itu, pasca reformasi (1999-2012), telah hadir 200 undang-undang non undang-undang kategori daftar kumulatif terbuka, 14 undang-undang diantaranya diindikasikan tidak memuat materi yang seharusnya diatur (hal. 293). Pada titik inilah hiper regulasi menjadi berbahaya karena merugikan secara substansi, anggaran, dan bahkan bagi kepastian hukum itu sendiri. Kepastian hukum yang diidamkan justru menjadi eksekutor yang salah karena penerapan asas materi yang tepat diabaikan sehingga menghasilkan produk hukum yang tidak berkualitas.

Meningkatkan kualitas undang-undang di Indonesia menjadi pokok bahasan yang menarik untuk dicermati karena muncul solusi atas masalah hiper regulasi. Dimulai dari memahami proses pembentukan undang-undang. Secara garis besar, penulis membagi periode pembentukan undang-undang menjadi dua, yakni periode pembentukan undang-undang sebelum perubahan UUD 1945, dan periode pembentukan undang-undang pada UUD 1945 setelah perubahan. Titik berat pembahasan adalah pada badan legislator dan proses legislasi yang terjadi.

Realisasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas), yang menjadi tolok ukur kinerja DPR sebagai badan legislator, tidak terpenuhi disebabkan fraksi-fraksi cenderung mengabaikan kinerja legislasi dan ketidakjelasan politik legislasi. Banyak fraksi yang tidak memiliki kebijakan RUU mana saja yang layak untuk diperjuangkan menjadi prioritas. Ditambah lagi, mayoritas komisi di DPR lebih memprioritaskan pelaksanaan fungsi pengawasan dan penganggaran (hal. 237). Muaranya adalah kegagalan politik legislasi, yakni pemerintah dan DPR gagal merumuskan kebijakan pengaturan yang mengutamakan kepentingan rakyat.

Kegagalan ini akhirnya mendorong berbagai kelompok/lembaga berlomba-lomba mengajukan topik atau judul undang-undang sehingga wajar ditemukan banyak undang-undang yang disahkan tidak masuk dalam Prolegnas. Kriteria RUU yang layak jadi prioritas dan diajukan dalam Prolegnas terlalu umum sehingga jumlah RUU dalam Prolegnas terlalu banyak dan tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat. Jumlah yang banyak serta kualitas RUU yang diajukan belum mempertimbangkan kapasitas dan ketersediaan waktu legislasi sehingga kinerja legislasi rendah dan terkesan seadanya karena tanpa persiapan bahan yang memadai. Akibatnya, pembahasan RUU dengan waktu yang relatif pendek tidak dapat menghasilkan kualitas yang relatif baik (hal. 240).

Rendahnya partisipasi masyarakat, belum terlembagakannya fungsi legislative review/excecutive review, efektivitas kinerja dan kualitas Badan Legislasi, waktu pembahasan RUU yang dihabiskan untuk hal teknis kalimat, kinerja legislasi pemerintah yang menunjukkan kurangnya tanggungjawab dalam  pembuatan undang-undang, anggaran yang tidak tepat sasaran, hingga pengaruh asing dalam pembentukan undang-undang yang menyentil syarat International Monetary Fund di masa krisis, dianggap penulis buku sebagai masalah dalam penyusunan dan realisasi Prolegnas. Permasalahan tersebut kemudian menjadi pintu masuk untuk mencermati implementasi reformasi regulasi empat negara, yakni Belanda, Jerman, Finlandia, dan Vietnam.

Reformasi Regulasi Empat Negara

Reformasi regulasi dipaparkan sebagai motor yang lebih kompleks dibandingkan deregulasi. Deregulasi hanyalah salah satu bagian dari reformasi regulasi. Mengambil intepretasi dari Organisasi Untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), reformasi regulasi merujuk pada perubahan untuk meningkatkan kualitas regulasi, yaitu meningkatkan kinerja, efektifitas biaya, kualitas hukum peraturan, serta terkait formalitas pemerintah (hal. 259).

Dari empat negara yang dikaji, dapat ditarik benang merah bahwa reformasi regulasi adalah hal yang lazim dilakukan untuk mengatasi rendahnya mutu regulasi serta mengakomodir kebutuhan  masyarakat dan negara yang bersifat dinamis. Hiper regulasi, beban biaya yang membengkak, dan berkurangnya penghormatan terhadap hukum menjadi pemantik reformasi regulasi.

Belanda menerapkan enam kriteria untuk regulasi yang berkualitas di Kementrian Kehakimnan, yang mencegah tumpang tindih regulasi serta fokus pada manfaat dan efesiensi (hal. 260-262). Jerman membuat kebijakan Programme Bureaycracy Reduction and Better Regulation, legal quality inisiatives, legislative simplification initiative, dan pembentukan data base (hal. 263). Finlandia meningkatkan kualitas undang-undang dengan menetapkan agenda perbaikan legislatif, membentuk komite regulasi dan konsultatif, menerapkan kehati-hatian mulai dari proses perancangan, evaluasi terhadap altenatif dan dampak serta implementasi sistem mutu dan data base (hal.264-266). Vietnam menjawab tuntutan warganegara dan dunia  usaha akan kebutuhan regulasi yang berkualitas dengan Project 30 dan Law on the Promulgation of Legal Normative Documents.

Salah satu terobosan Vietnam yang menarik untuk dilihat implementasinya di Indonesia adalah dukungan resmi terhadap penilaian dampak regulasi (regulatory impact asessment) sebagai kunci untuk meningkatkan kualitas regulasi baru (hal. 268). Namun, sayangnya penulis buku tidak memberikan eloborasi yang lebih mendalam atas inovasi ini.

Dukungan resmi menjadi alat yang penting untuk menindaklanjuti analisa/masukan atas dampak regulasi dari berbagai pihak. Saat ini, pemerintah Indonesia masih merespon secara sporadis. Mayoritas inisiatif judicial review diajukan oleh individu/lembaga non pemerintah. Padahal, pemerintah pun berhak atau malah berkewajiban untuk mengajukan judicial review atas regulasi yang tidak tepat sasaran/berkualitas rendah.

Urgensi Asas Materi Muatan

Pada bagian terakhir, penulis menyimpulkan alasan yang mendasari urgensi asas materi muatan yang tepat, yakni: (i) merupakan sarana untuk memastikan dalam pembentukan undang-undang harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat yaitu materi yang memang seharusnya diatur dengan undang-undang; (ii) berguna untuk memudahkan pembentuk dalam mengindentifikasi kebutuhan pembentukan undang-undang; dan (iii) sebagai sarana sarana pembeda untuk mengetahui materi apa yang harus diatur dengan undang-undang dan materi apa yang harus didelegasikan pengaturannya kepada peraturan di bawah undang-undang (hal. 291-292).  Asas materi muatan yang tepat berpotensi besar untuk membendung hiper regulasi pasca reformasi, tentunya tanpa mengabaikan proses pembuataan undang-undang, proses pengujian, dan peran pemerintah harus berjalan simultan untuk meningkatkan kualitas undang-undang.

Hal yang kontroversial menurut Dr. Bayu adalah temuannya dalam kesimpulan mengenai 14 undang-undang dari 428 undang-undang (atau berjumlah 200 apabila dikurangi undang-undang kategori daftar kumulatif terbuka) yang dibentuk sejak 1999-2012 terindikasi tidak memenuhi butir-butir materi muatan undang-undang atau dengan kata lain “bukan materi yang seharusnya diatur dengan undang-undang”.

Dengan menanggalkan atribut komersial, penerbitan tulisan disertasi menjadi buku tentunya bertujuan untuk menjangkau audiens yang lebih umum bahkan awam terhadap subyek perundang-undangan. Dari segi tata bahasa, alur penulisan, dan pilihan kata, buku ini mudah untuk dibaca dan runtut sehingga mampu memberikan gambaran yang jelas terhadap pemasalahan. Namun, perlu kiranya penulis mempertimbangkan untuk memberikan porsi lebih banyak tentang pembahasan metode reformasi regulasi di empat negara atau malah lebih untuk memberikan kelegaan yang lebih lama. Ditambah lagi, kajian ini menarik dan memiliki nilai jual tersendiri untuk menjangkau audiens beragam serta layak dieksplorasi untuk penerbitan edisi berikutnya.

Terlepas dari kekurangan buku ini, yang sangat minim tentunya dibandingkan kelebihannya secara akademis maupun praktis, buku ini wajib untuk dimiliki oleh mahasiswa/aktivis/pembaca yang berminat dan bergelut pada subjek perundang-undang sebagai referensi Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan (Gesetzgebungswissenschatf). Kajiannya yang lugas menjadi pengingat bahwa hiper regulasi dapat dicegah sejak awal pembentukan undang-undang, yakni dengan kepedulian atas asas materi muatan tepat.

 

#Telah dimuat di Majalah Konstitusi, Februari 2015

Resensi: Memblokir Suara Kritis Publik

 Oleh Fauziah Eddyono

Peneliti Center for Democratization Studies

 

Judul Buku :    Membelenggu Ekspresi:Studi Kasus Mengenai Praktik Pemblokiran/Penyaringan Konten Internet dan Kriminalisasi Pengguna Internet di Indonesia

Penulis        :    Wahyudi Djafar dan Zainal Abidin

Penerbit     :     Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Terbitan     :     Cetakan I, 2014

Jumlah halaman:          72

 

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 5/PUU-VIII/2010 pada pengujian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah menyatakan bahwa bilapun terdapat pembatasan hak asasi manusia haruslah merujuk pada ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yaitu pengaturan wajib dalam Undang-Undang sehingga terhindar dari kesewenang-wenangan dan pengaturan tersebut melibatkan publik yang diwakili DPR. Akan tetapi berdasarkan temuan Wahyudi Djafar dan Zainal Abidin dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam)sebagaimana disebutkan dalam buku ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan mengesahkan Rancangan Peraturan Menteri Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif yang memiliki kecenderungan bermasalah karena wadah pengaturannya tidak tepat. (halaman 10). Selain itu, masih banyak lagi temuan khususnya terkait dengan pemblokiran/penyaringan konten internet dan munculnya kriminalisasi bagi pengguna internet di Indonesia yang patut untuk dikaji.

Pemblokiran/penyaringan konten internet adalah istilah yang mengacu pada teknik kontrol yang dikarenakan kepada akses informasi di internet. Umumnya menggunakan teknik alamat dan teknik konten. Walau demikian mekanisme yang digunakan dalam penyaringan dan pemblokiran sangat bervariasi, tergantung dari tujuan serta sumber daya yang tersedia untuk tindakan tersebut. Pilihan mekanisme juga sangat tergantung pada kemampuan dari institusi yang meminta dilakukannya penyaringan/pemblokiran, khususnya sejauh mana mereka memiliki akses kepda pihak-pihak yang dapat mewujudkan keinginan mereka. Bahkan terdapat tren terbaru pemblokiran berdasarkan waktu (just in time) yang dilakukan untuk mencegah pengguna agar tidak mengakses atau menyebarkan informasi dengan kata kunci tertentu dalam waktu tertentu. (halaman 11-15).

Dalam konteks Indonesia, Wahyudi Djafar dan Zainal Abidin, menyebutkan, Kementerian Komunikasi dan Informatika dari yang semula hanya menjadi regulator kemudian berkembang menjadi pengawas informasi sekaligus. Khususnya sejak diundangkannya UU ITE, kementerian tersebut mulai melakukan penindakan terhadap sejumlah konten internet yang dianggap mengganggu ketertiban umum seperti penodaan agama, terorisme, dan pornografi.

 Membelenggu Ekspresi dengan Ancaman Pidana

Salah satu poin penting dalam buku ini adalah mengenai jeratan hukum dan pengenaan sanksi pidana bagi penyampaian pandangan, pendapat, opini, maupun tulisan dengan menggunakan sarana dan sistem elektronika atau melalui internet. Banyak kasus yang timbul menunjukkan bahwa (i) semua medium yang menggunakan sarana elektronika menjadi subjek yang dapat dikenai sanksi; (ii) kritik dan pendapat sering berujung pada pelaporan ke polisi sebagai pencemaran nama baik; (iii) penggunaan sarana hukum pidana seringkali menjadi pilihan utama; dan (iv) menyasar hak asasi manusiapir semua kalangan. (halaman 26). Padahal, menurut Frank La Rue—seorang Pelopor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Kebebasan Berpendapat, dan Berekspresi— pada kasus penghinaan atau pencemaran nama baik dalam era intenet, setiap individu yang merasa nama baiknya tercemar bisa menggunakan hak jawabnya saat itu juga, sehingga sanksi pidana pencemaran nama baik lewat intenet tidak perlu dijatuhkan.

Di sinilah pentingnya buku yang ditulis Wahyudi Djafar dan Zainal Abidin ini, karena menunjukkan analisis terhadap dampak dari kebijakan konten internet di Indonesia dalam kaitannya dengan internet sebagai alat yang diperlukan untuk mewujudkan untuk mewujudkan berbagai hak asasi manusia, memberantas ketidakadilan, dan mempercepat  pembangunan dan kemajuan manusia.

Buku ini mengkaji dengan detail mengenai Undang-Undang maupun rancangan peraturan perundang-undangan mengenai konten internet yang materinya masih sangat terbatas dan belum secara khusus membahas aturan mengenai konten internet, termasuk pengawasan dan pengendaliannya. Selain itu, buku ini juga menguraikan mekanisme dan dimensi pemblokiran dan penyaringan konten internet disertai analisis terhadap pemblokiran dan penyaringan konten internet di Indonesia, pemblokiran dan penyaringan dengan alasan penodaan agama, dan pemblokiran dan penyaringan dengan alasan muatan pornografi.

Pada akhirnya buku ini menguraikan hasil kajian dan melakukan analisis terhadap inti permasalahan, yaitu praktik pemblokiran/penyaringan konten internet dan pembelengguan ekspresi dengan ancaman pidana yang mencakup perumusan UU ITE yang bermasalah dimana pada saat pembentukannya, UU ITE memang telah menuai banyak kontroversi. Kritik tersebut khususnya ditujukan terhadap perumusan pasal-pasal tentang larangan penyebaran informasi eletronik yang bermuatan kesusilaan, penghinaan dan atau pencemaran nama baik, dan materi  yang mengandung materi suku, agama, ras, dan antargolongan, serta tingginya ancaman hukuman terhadap larangan tersebut, baik berupa pidana penjara maupun sanksi lainnya, sehingga mengakibatkan chilling effect atau efek ketakutan yang besar terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Buku ini jugamenguraikan unsur tindak pidana Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE, keberadaan UU ITE sebagai bentuk kontrol terhadap publik, bagaimana penyelesaian perdata/mediasi, dan yang terutama dampak buruk UU ITE yang dilengkapi dengan berbagai kasus yang menunjukkan situasi jaminan kebebasan berpendapat dan berekespresi yang terbelenggu, baik dalam konteks pemblokiran/penyaringan akses maupun meningkatnya ancaman pemidanaan terhadap pengguna. Dimana uraian dikemas secara apik berdasarkan alur berpikir Wahyudi Djafar dan Zainal Abidin yang memang memiliki pengalaman dalam menyelesaikan permasalahan hak asasi manusia di tanah air.

Pada akhirnya para penulis tersebut merekomendasikan, di antaranya, adalah pentingnya melakukan penelaah ulang dari revisi terhadap UU ITE, khususnya terhadappemberian ruang yang memadai pada pengaturan konten dan pengawasannya, serta memastikan adanya harmonisasi berbagai instumentasi internasional hak asasi manusia yang telah diadopsi di tanah air, sebagai kerangka utama dalam revisi UU ITE. Hal ini sangat diperlukan dalam rangka memastikan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Buku ini sangat baik dijadikan bahan bagi akademisi, pengacara/advokat, praktisi hak asasi manusia dan para penegak hukum, yang ingin mendudukkan permasalahan hukum terhadap konten internet tanpa mengesampingkan unsur-unsur hak asasi manusia.

#Telah dimuat di Majalah Konstitusi 2014.

Resensi: Mengupas Bahasa Hukum Indonesia

Oleh Arvie Dwi Purnomo

 

Judul Buku               : Bahasa Indonesia untuk Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan

Penulis                      : Junaiyah H. Matanggui

Penerbit                    : Penerbit PT Grasindo, Jakarta

Cetakan                     : Pertama, 2013

Tebal                         : vi + 161 Halaman

 

Bahasa Indonesia untuk bidang hukum rasanya masih asing di telinga pembacanya. Terlebih model bahasa yang digunakan berbeda dari segi istilah maupun gaya penulisannya. Acapkali kita mendengar ataupun membaca tulisan berbahasa Indonesia di bidang hukum tersebut, sering kali pula kita tak paham maksud dari bahasa tersebut. Padahal apabila dipelajari, bahasa hukum sebagaimana bahasa bidang lainnya akan mudah untuk dipahami. Kata-kata seperti menimbang, mengingat dan memutuskan merupakan contoh kata-kata yang lazim digunakan dalam bahasa hukum ataupun peraturan perundang-undangan. Apabila sekilas kita membacanya tentu tidaklah berbeda dengan bahasa Indonesia lainya perbedaan lebih pada kaidah dan penggunaan bahasa tersebut dalam konteks yang berbeda.

Sejatinya bahasa hukum atau bahasa perundang-undangan bukan merupakan bahasa baru dalam rumpun bahasa Indonesia. Bahasa hukum memiliki kaidah maupun tata tulis yang sama dengan bahasa Indonesia pada umumnya. Perbedaan yang ada lebih pada penggunaan istilah, kosakata yang penyampaian yang disesuaikan dengan kelaziman bidang tersebut. Laras bahasa hukum menggunakan gaya istilah, gaya penyampaian atau komposisi yang khas, logis, monosemantis, jelas, lugas, tepat dan benar agar terjadi kepastian hukum (hal 2).  Lebih lanjut disebutkan bahasa Indonesia bidang hukum harus memenuhi syarat diantaranya bentuk kata harus benar, makna kata harus tepat,disamping memiliki istilah khas dan bernorma hukum.

Sebagaimana penggunaan bahasa Indonesia pada umumnya, bahasa Indonesia hukum juga mengenal makna, bentuk dan pilihan kata. Sehingga penulis pun berupaya memberikan pemahaman dan pembelajaran bahasa hukum sebagaimana dengan pembelajaran bahasa Indonesia, dimulai dari makna dan hubungan makna kata seperti, sinonim,  hiperonim hingga makna gramatikal dan leksikalnya hingga penyusunan kalimat dan paragrafnya. Penulis mencoba mengiring alur pemikiran bahasa hukum dengan alur pemikiran bahasa Indonesia dengan kaidah dan tata bahasa yang berlakunya. Karena menurut penulis pemahaman bahasa hukum harus didasari oleh pemahaman akan bahasa Indonesia secara mendasar yang memuat kaidah bahasa. Dengan demikian diharapkan para pembelajar bahasa hukum dan perundangan akan mudah memahami bahasa tersebut karena telah memiliki pengetahuan dan pemahaman akan kaidah bahasa Indonesia.

Menariknya buku ini adalah penggunaan contoh-contoh pemakaian bahasa Indonesia yang selama ini telah digunakan khalayak sebagai bahasa yang ‘benar” namun demikian ternyata penggunaannya tidaklah benar. Slogan Memasyarakatkan Hukum, Menghukum Masyarakat misalnya, memasyarakatkan hukum memiliki makna menjadikan masyarakat mengenal hukum atau mengenalkan hukum kepada masyarakat, namun menghukumkan masyarakat memiliki makna yang tidak masuk akal yakni menjadikan hukum itu masyarakat (hal 96). Contoh lainnya adalah penggunaan kata yang salah karena maknanya sulit dibedakan seperti kata putusan dan keputusan. Di bidang hukum dan peraturan perundangan, putusan berarti “hasil memutus”, “vonis” dan “berkaitan dengan bentuk dan maknanya dengan kata kerja memutus”. Putusan hakim berarti vonis hakim dan putusan pengadilan berarti vonis pengadilan. Keputusan berarti “hasil memutuskan” (hal 120).

Buku ini sebenarnya berupaya menjembatani keinginan para pembaca yang ingin mengetahui lebih dalam tentang bahasa Indonesia di bidang hukum. Buku ini menurut penulis merupakan jawaban atas permasalahan yang ditemukan dalam forum-forum diskusi maupun forum ilmiah yang diikuti oleh penulis yang kemudian dirangkum. Walaupun buku ini tidak secara membahas dengan detil penggunaan bahasa hukum namun demikian buku ini setidaknya telah menjawab kebutuhan akan buku bahasa Indonesia khususnya di bidang hukum dengan pendekatan kaidah bahasanya.

Lewat buku yang tersaji ringkas ini memberi pemahaman bahwa bahasa Indonesia di bidang hukum maupun peraturan perundang-undangan memiliki beberapa ciri khas yang membedakan penggunannya untuk di bidang lainnya. Selamat membaca.

 

#Telah dimuat di Majalah Konstitusi 2014

Resensi: Jabaran Hukum Pembuktian dan Teorinya

Oleh Nor Hidayah

Peneliti Hukum Center for Democratization Studies

img-908145811-0001

 

Judul Buku          : Teori & Hukum Pembuktian

Penulis                 : Eddy O.S.Hiariej

Penerbit              : Penerbit Erlangga

Tahun                   : 2012

Tebal                     : 123 halaman

 

Hukum pembuktian tidak akan terlepas dari ketentuan mengenai pembuktian yang terjabarkan dari alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan bukti dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan. Selain itu, hukum pembuktian juga terkait dengan kekuatan pembuktian dan beban pembuktian. Karenanya, hukum pembuktian sangatlah penting untuk dipahami tidak hanya formilnya tetapi juga teorinya.

Dalam buku yang ditulis oleh seorang Guru Besar Hukum Pidana dari Universitas Gadjah Mada ini, kajian mengenai pembuktian dibagi menjadi enam bab yang dimulai dengan Bab pertama mengenai beberapa istilah dan arti penting tentang pembuktian. Pembahasannya dimulai dari arti bukti sendiri yang diambil dari berbagai sumber seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia sampai dengan beberapa pendapat yang dikemukakan dari beberapa tokoh hukum di Indonesia seperti R. Supomo, Sudikno Mertokusumo dan lain-lainnya mengenai pentingnya Pembuktian tersebut.

Untuk Bab Kedua mengenai Karakter dan Parameter Pembuktian yang terlebih dahulu menjelaskan hal-hal fundamental yang terkait suatu pembuktian. Selanjutnya akan membahas tentang keterkaitan akan parameter hukum pembuktian yaitu bewijstheorie, bewijsmiddelen, bewijsvoering, bewijslast, bewijskracht, dan bewijs minimum. Buku ini menjabarkan tentang keenam teori tersebut yang terkait dengan parameter hukum pembuktian.

Bab Ketiga membahas tentang beberapa asas terkait dengan pembuktian, seperti due process of law. Dengan adanya asas ini tersangka mendapatkan hak-haknya. Contohnya di Amerika yang menjunjung tinggi due process of law dalam suatu kasus. Jika penyidik tidak menyampaikan terlebih dahulu hak-haknya maka tersangka dapat dibebaskan. Karenanya dikenal Miranda warnings yang berisi: “You have right to remain silent. Anything you say can be used against you in a court of law, yao have the rights to speak to an attorney, and to have an attorney present during any questioning. If you cannot afford a lawyer, one will be provide for you at government expense”. Selain itu, dalam Bab Ketiga akan dibahas pula asas presumption of innocent, legalitas, dan lain-lainnya.

Dalam Bab Keempat, tulisan akan mengurai mengenai alat-alat bukti seperti saksi, ahli, dokumen, dan real evidence atau Physical Evidence. Selanjutnya untuk Bab kelima, kita bisa mengetahui tentang pembuktian dalm perkara perdata di Indonesia, seperti bukti tulisan/bukti dengan surat, saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, sumpah dan ahli, sedangkan pembuktian dalam perkara pidana di Indonesia dibahas pada Bab Keenam.

Buku ini memberikan pengetahuan komprehensif tentang pentingnya hukum pembuktian dan teori-teori yang menyertainya. Penjabaran yang diungkapkan dalam buku ini cukup mudah dipahami dan dicerna oleh pembaca yang belum mengetahui hal-hal yang menyangkut hukum pembuktian. Seperti contoh, ketika umumnya kita hanya tahu tentang asas-asas yang sering didengar seperti due process of law, presumption of innocent dan legalitas, padahal ternyata masih ada beberapa asas-asas lain yang perlu dan harus kita ketahui.

Namun, masih ada beberapa kekurangan disetiap babnya yaitu kurangnya pendalaman lebih dengan penambahan contoh kasus yang pernah terjadi, sehingga para pembaca bisa lebih membayangkan atau mengacu pada hal tersebut. Selain itu, buku ini tidak melengkapi kajian mengenai hukum pembuktian di forum-forum pengadilan selain pidana dan perdata, seperti bagaimana pembuktian di Mahkamah Konstitusi misalnya. Ke depannya, penulis buku sangat diharapkan melengkapi kajian dalam buku ini khususnya terhadap teori dan hukum pembuktian dalam berbagai forum pengadilan yang spesifik. Terkait dengan itu, Prof. Eddy O.S. Hiariej sebenarnya juga pernah menulis dalam harian Kompas, 6 Agustus 2014 yang berjudul “Membuktikan Kecurangan Pilpres” yang sedikit banyak mengulas teori dan hukum pembuktian di Mahkamah Konstitusi.

 #Telah dimuat di Majalah Konstitusi Agustus 2014.

 

Jaminan Hak Penyandang Disabilitas

Oleh Luthfi Widagdo Eddyono

Peneliti Center for Democratization Studies (CEDES), Jakarta

 

Jaminan hak

 

TANGGAL 13 Desember 2006, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan Resolusi Nomor A/61/106 tentang Convention on the Rights of Persons with Disabilities(Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Resolusi tersebut memuat hak-hak penyandang disabilitas dan mengatur langkah-langkah untuk menjamin pelaksanaan konvensi tersebut.

Mengingat betapa pentingnya menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas, Pemerintah Indonesia pun telah menandatangani Convention on the Rights of Persons with Disabilities, 30 Maret 2007 di New York. Meski Pemerintah Indonesia belum menandatangani Optional Protocol Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, tetapi Indonesia tetap memiliki komitmen untuk meratifikasi konvensi tersebut.

Akhirnya ratifikasi Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas dimunculkan melalui UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) yang telah disahkan dan diundangkan, 10 November 2011.

Ada beberapa hal penting terkait ratifikasi konvensi tersebut. Pertama, pengakuan bahwa diskriminasi atas setiap orang berdasarkan disabilitas merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang. Kedua, penyandang disabilitas harus memiliki kesempatan untuk secara aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan dan program, termasuk yang terkait langsung dengan mereka. Ketiga, pentingnya aksesibilitas kepada lingkungan fisik, sosial, ekonomi dan kebudayaan, kesehatan dan pendidikan, serta informasi dan komunikasi, yang memungkinkan penyandang disabilitas menikmati sepenuhnya semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.

Diskriminasi

Pelanggaran hak-hak penyandang disabilitas secara umum telah dianggap merupakan diskriminasi. Namun, Pasal 1 angka 3 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia hanya menyatakan, “Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya‘.

Mahkamah Konstitusi (MK) juga kerap menggunakan cakupan diskriminasi sebagai setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, dan pandangan politik. Menurut penulis, diskriminasi berdasarkan disabilitas patut dimasukkan menjadi definisi formal atas diskriminasi yang diakui oleh negara.

Dengan memasukkan disabilitas menjadi bagian atas diskriminasi dalam hukum hak asasi manusia Indonesia secara lebih tegas, maka upaya yang dilakukan untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia semua penyandang disabilitas, termasuk mereka yang memerlukan dukungan lebih intensif, akan semakin kuat karena telah memiliki legitimasi hukum.

Diskriminasi Positif

Agar penyandang disabilitas dapat memiliki kesempatan untuk secara aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan dan program, termasuk yang terkait langsung dengan mereka, penyandang disabilitas pantas diberi kesempatan lebih dan prioritas untuk terlibat dalam politik, sebagaimana telah diterapkan pada persentase keterwakilan perempuan dalam politik yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Dalam pemahaman tentang konsep diskriminasi, dikenal diskriminasi positif (positive discrimination) atau yang kerap dikenal dengan pengaturan affirmative action berupa perlakuan khusus untuk mengoreksi praktik diskriminasi di masa lalu dan sekarang bagi kelompok-kelompok yang tertinggal atau termarjinalkan melalui tindakan-tindakan aktif untuk menjamin persamaan hak.

Hal itu dapat dibenarkan dan telah ditegaskan di dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.‘ Diskriminasi positif dapat dibenarkan, tetapi memang hanya bersifat temporer apabila kedudukan antarkelompok telah sama dan setara.

Penggunaan langkah sementara yang dilakukan pemerintah untuk memacu kesetaraan secarade facto tidak dianggap sebagai diskriminasi. Tetapi, hal itu tidak boleh dilanggengkan karena sama dengan memelihara ketidaksetaraan dan standar yang berbeda. Langkah itu harus segera dihentikan ketika tujuan dari kesetaraan, kesempatan dan tindakan telah tercapai.

Akses

Untuk meningkatkan akses bagi penyandang disabilitas, patut dikembangkan berbagai penelitian terkait ketersediaan dan penggunaan teknologi baru, termasuk tekonologi informasi dan komunikasi, alat bantu mobilitas, peralatan dan teknologi bantu, yang cocok untuk penyandang disabilitas, dengan memberikan prioritas kepada teknologi dengan biaya yang terjangkau.

Perlahan tapi pasti, bila itu dilakukan dengan dukungan semua pihak, maka akan tersedia informasi yang dapat diakses kepada para penyandang disabilitas mengenai alat bantu mobilitas, peralatan dan teknologi bantu bagi penyandang disabilitas, termasuk teknologi baru serta bentuk-bentuk bantuan, layanan dan fasilitas pendukung lainnya.

Khusus bagi kepentingan komunikasi dan interaksi bagi penyandang disabilitas, perlu pengaturan publik atas tayangan teks, braille, komunikasi tanda timbul, cetak besar, multimedia, audio, plain-language, pembaca-manusia dan bentuk-bentuk, sarana dan format komunikasi augmentatif maupun alternatif lainnya, serta bahasa yang mencakup bahasa lisan dan bahasa isyarat serta bentuk-bentuk bahasa nonlisan lain.

Bagi pemerintah, hal itu dapat diterapkan pada berbagai fasilitas publik yang merupakan bagian dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Bila hal itu tersedia, maka secara tidak langsung memberi pemahaman dan kesadaran bagi warga untuk menghormati dan mendukung serta berpartisipasi penuh dan efektif dalam melawan stereotip, prasangka, dan praktik-praktik yang merugikan penyandang disabilitas. n

#Telah dimuat pada Jurnal Nasional, Sabtu, 17 Maret 2012.

http://www.jurnas.com/halaman/10/2012-03-17/202693

Resensi: Mengungkap Sengketa Kewenangan Lembaga Negara

 

oleh Nor Hidayah

Peneliti Center for Democratization Studies (Cedes)

 

Judul Buku: Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi

Penulis: Luthfi Widagdo Eddyono

Penerbit: Insignia Strat

Terbitan: Maret 2013

Jumlah Halaman: xiv + 164

 

Konsepsi negara hukum, konstitusi, dan lembaga negara saling terkait dan mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Negara hukum utamanya mendasarkan dirinya pada konstitusi dan tercermin dalam relasi lembaga negara dalam menyelenggarakan sistem negara yang dianutnya. Pemaknaan demikian yang coba dijelaskan dalam bab-bab awal buku ini. Selanjutnya coba diterangkan bagaimana hubungan antara negara hukum, seperti Indonesia,dengan konstitusi dan lembaga negaranya, serta upaya dalam menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga-lembaga negara dengan berpedoman pada UUD 1945.

 

Penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN) yang dibahas dalam buku ini mengacu pada kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 yang kemudian dipertegas dengan UU 24/2003 yang telah mengalami perubahan dengan UU 8/2011. Penjelasan Umum UU 24/2003 memberi keterangan, “Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi melaksanakan prinsip checks and balances yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja antarlembaga negara.”

Sejak 2003 hingga 2012, terdapat 17 putusan dan 4 ketetapan untuk perkara SKLN yang telah diselesaikan oleh MK. Jika berdasarkan amarnya, putusan tersebut yakni 1 perkara (6%) dikabulkan, 3 perkara (18%) ditolak, dan 13 perkara (76%), tidak dapat diterima. Adapun untuk ketetapan, semuanya berupa penarikan kembali. Jika dibandingkan dengan perkara-perkara lain, perkara SKLN adalah perkara yang paling sedikit masuk dan diselesaikan.

 

Berdasarkan Laporan Tahunan MK Tahun 2012 yang dikutip dalam buku ini, sejak 2003 hingga 2012, tercatat 1.166 perkara yang telah ditangani oleh MK. Dari jumlah tersebut, jika dipilah berdasarkan kewenangan, terdapat 532 perkara (45%) Pengujian Undang-Undang (PUU), 116 perkara (10%) Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden, serta 497 perkara (43%) Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sedangkan hanya ada 21 perkara (2%) perkara SKLN. Padahal dari berbagai pemberitaan di media, banyak sekali konflik atau potensi konflik ketatanegaraan yang terjadi dalam relasi antarlembaga negara. Apa yang mendasari sedikitnya perkara SKLN yang diselesaikan di MK? Buku ini akan menjawabnya.

 

Kriteria Perkara SKLN

Pada tanggal 18 Juli 2006, MK telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara. Peraturan tersebut menentukan Lembaga negara yang dapat menjadi pemohon atau termohon dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara adalah: a. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); b. Dewan Perwakilan Daerah (DPD); c. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR); d. Presiden; e. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); f. Pemerintahan Daerah (Pemda); atau g. Lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, sedangkan Kewenangan yang dipersengketakan adalah kewenangan yang diberikan atau ditentukan oleh UUD 1945.

 

Lebih lanjut, MK dalam Putusan Nomor 004/SKLN­-IV/2006 bertanggal 12 Juli 2006 telah merumuskan frasa “lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar” dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.Untuk menentukan apakah sebuah lembaga sebagai lembaga negara sebagaimana dimaksud Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang pertama-tama harus diperhatikan adalah apakah ada kewenangan-kewenangan tertentu dalam Undang-Undang Dasar (objectum litis) dan baru kemudian kepada lembaga apa kewenangan-kewenangan tersebut diberikan (subjectum litis). Frasa “sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar” juga mempunyai maksud bahwa hanya kewenangan yang diberikan oleh UUD saja yang menjadi objectum litis dari SKLN oleh MK. (halaman 127). Pemahaman MK yang demikian membuat 13 perkara (76%) tidak dapat diterima. Kemungkinan sedikitnya perkara SKLN ke MK juga karena tafsiran demikian memang membatasi kandidat pemohon atau termohon.

 

Perlu dipahami bahwa batasan tafsiran MK sebenarnya tidak hanya pada kewenangan yang diberikan oleh UUD secara tekstual saja, tetapi juga termasuk di dalamnya kewenangan implisit yang terkandung dalam suatu kewenangan pokok dan kewenangan yang diperlukan guna menjalankan kewenangan pokok. Sejak Putusan Perkara Nomor 2/SKLN-X/2012 yang diikuti Putusan Perkara Nomor 3/SKLN-X/2012, Mahkamah telah pula berpendapat bahwa kewenangan yang dipersengketakan dalam sengketa kewenangan lembaga negara tidak harus merupakan kewenangan yang secara eksplisit (expressis verbis) disebutkan dalam UUD 1945, tetapi juga termasuk kewenangan delegasi yang bersumber dari kewenangan atribusi yang disebutkan dalam UUD 1945. Dalam hal ini, hal terpenting yang harus dinilai adalah lembaga negara yang bersengketa adalah lembaga negara yang memiliki kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945. (halaman 153).

 

Penulis buku ini kemudian juga menemukan bahwa penyelesaian SKLN dapat diupayakan melalui proses pengujian undang-undang, khususnya apabila ada terjadi benturan antara dua kepentingan hukum yang diatur oleh undang-undang. MK paling tidak pernah memutus tiga perkara pengujian undang-undang yang mengandung unsur sengketa antara lembaga negara, yaitu: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 yang merupakan putusan terhadap perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang diajukan oleh 31 hakim agung; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VI/2008 atas perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diajukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan; dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010 yang sebenarnya mengandung unsur sengketa antara dua lembaga negara, yaitu KPU dan Bawaslu karena tidak hanya terkait dengan interpretasi atas norma, melainkan atas nasib 192 Panitia Pengawas Pemilu yang tidak diakui oleh KPU. (halaman 129).

 

Hukum Formil dan Materiil

Kelebihan buku ini adalah pada kelengkapan konten yang dimilikinya. Tidak hanya membicarakan norma hukum substantif yang ada dalam setiap perkara SKLN yang pernah diputus MK, buku ini juga menjelaskan secara lugas dan terperinci hukum acara yang digunakan oleh MK. Terhadap keduanya, Penulis buku juga memberikan rekomendasi, yaitu:

 

  • Menurut Luthfi Widagdo Eddyono, ada dua hal yang perlu dipertimbangkan dalam pengaturan mengenai hukum acara perkara SKLN. Pertama, karena sengketa tersebut pada dasarnya adalah perselisihan atau perbedaan pendapat yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan antara dua atau lebih lembaga negara, maka sengketa kewenangan lembaga negara masih memungkinkan adanya pihak terkait yang juga mempunyai kepentingan terhadap kewenangan yang dipersengketakan. Hukum acara yang ada, yaitu undang-undang dan PMK 8/2006 belum mengatur secara khusus kemungkinan adanya pihak terkait dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara. Karenanya, PMK 8/2006 perlu direvisi lebih lanjut untuk menyesuaikan dengan UU 8/2011 yang sedikit banyak mengubah beberapa aturan dalam hukum acara MK dan menambah pengaturan mengenai pihak terkait dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara. Kedua, keberadaan Pasal 42A UU 8/2011 yang menentukan, keharusan agar saksi dan ahli masing-masing berjumlah paling sedikit dua orang, dalam praktik hukum acara perkara SKLN tidaklah relevan. Mengingat objek perkara adalah kewenangan konstitusional lembaga negara yang merupakan kewenangan baik berupa wewenang/hak atau tugas/kewajiban lembaga negara yang diberikan oleh UUD 1945, maka ada atau tidaknya saksi atau ahli, berapapun jumlahnya, Mahkamah tetap dapat menentukan siapa yang berwenang atau siapa yang tidak berwenang dengan mendasarkan pada tafsiran dan teks konstitusi (halaman 70);
  • Terkait dengan kepentingan penentuan awal kewenangan suatu lembaga negara, serta adanya pemahaman atas kewenangan yang bersifat derivasi, menurut Luthfi Widagdo Eddyono, maka pembagian lembaga negara/organ negara dapat didasarkan pada bentuk pemberian kekuasaan terhadap lembaga tersebut. Pertama, lembaga negara/organ negara yang wewenangnya diberikan secara atribusi (oleh UUD 1945). Kedua, lembaga negara/organ negara yang wewenangnya diberikan secara delegasi oleh pembuat peraturan perundang-undangan [termasuk komisi independen (independent regulatory agencies)] yang tidak bertanggung jawab kepada siapapun. Ketiga, lembaga negara/organ negara yang wewenangnya diberikan secara delegasi oleh pembuat peraturan perundang-undangan [termasuk komisi negara eksekutif (executive branch agencies)] yang bertanggung jawab kepada presiden atau menteri dan/atau merupakan bagian dari eksekutif. Lembaga negara/organ negara kategori pertama telah jelas mempunyai objectum litis untuk berperkara di Mahkamah Konstitusi. Lembaga negara/organ negara kategori kedua memungkinkan mempunyai objectum litis untuk berperkara di Mahkamah Konstitusi, sedangkan lembaga negara/organ negara kategori ketiga tidak mempunyai subjectum litis maupun objectum litis untuk berperkara di Mahkamah Konstitusi karena telah jelas, lembaga negara/organ negara kategori ketiga bersifat hierarkis dengan presiden atau menteri dan/atau merupakan bagian dari eksekutif (halaman 153).

 

Dengan membaca buku ini, kita dapat mengetahui kajian teori keberadaan MK dan SKLN, serta bagaimana tahapan-tahapan yang harus dilalui sejakpengajuan permohonan perkara hingga putusan akhir yang dijatuhkan yang langsung mempunyai kekuatan hukum tetap. Selain itu, dengan adanya ikhtisar seluruh perkara SKLN yang juga disediakan oleh Penulis menjadikan poin tersendiri bagi kita untuk dapat lebih memahami perkara-perkara SKLN yang pernah ditangani MK dan bagaimana logika penyelesaiannya. Dengan mengaji berbagai macam perkara-perkara yang telah diputus akan menambah wawasan dan keilmuan mengenai SKLN dari berbagai sudut pandang.

 

Dengan membaca buku ini, pembaca bisa mengetahui bagaimana penyelesaian SKLN yang merupakan cerminan utama hubungan antarlembaga negara di Indonesia. Namun buku ini sepertinya memang dikhususkan bagi kajian keilmuan hukum semata karena pembaca yang kurang paham tentang hukum akan sungguh mengalami kesulitan untuk memahami setiap uraiannya. Sebagai informasi, buku ini telah pula diterbitkan dalam versi online atau e-book oleh Jaeger Publishing, Singapura. Terbitan tersebut dapat ditemukan dalam laman https://subscription4me.com/public.

 

#Tulisan ini telah dimuat di Majalah Konstitusi 2013.