Category Archives: Publikasi

Jaminan Hak Penyandang Disabilitas

Oleh Luthfi Widagdo Eddyono

Peneliti Center for Democratization Studies (CEDES), Jakarta

 

Jaminan hak

 

TANGGAL 13 Desember 2006, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan Resolusi Nomor A/61/106 tentang Convention on the Rights of Persons with Disabilities(Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Resolusi tersebut memuat hak-hak penyandang disabilitas dan mengatur langkah-langkah untuk menjamin pelaksanaan konvensi tersebut.

Mengingat betapa pentingnya menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas, Pemerintah Indonesia pun telah menandatangani Convention on the Rights of Persons with Disabilities, 30 Maret 2007 di New York. Meski Pemerintah Indonesia belum menandatangani Optional Protocol Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, tetapi Indonesia tetap memiliki komitmen untuk meratifikasi konvensi tersebut.

Akhirnya ratifikasi Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas dimunculkan melalui UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) yang telah disahkan dan diundangkan, 10 November 2011.

Ada beberapa hal penting terkait ratifikasi konvensi tersebut. Pertama, pengakuan bahwa diskriminasi atas setiap orang berdasarkan disabilitas merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang. Kedua, penyandang disabilitas harus memiliki kesempatan untuk secara aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan dan program, termasuk yang terkait langsung dengan mereka. Ketiga, pentingnya aksesibilitas kepada lingkungan fisik, sosial, ekonomi dan kebudayaan, kesehatan dan pendidikan, serta informasi dan komunikasi, yang memungkinkan penyandang disabilitas menikmati sepenuhnya semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.

Diskriminasi

Pelanggaran hak-hak penyandang disabilitas secara umum telah dianggap merupakan diskriminasi. Namun, Pasal 1 angka 3 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia hanya menyatakan, “Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya‘.

Mahkamah Konstitusi (MK) juga kerap menggunakan cakupan diskriminasi sebagai setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, dan pandangan politik. Menurut penulis, diskriminasi berdasarkan disabilitas patut dimasukkan menjadi definisi formal atas diskriminasi yang diakui oleh negara.

Dengan memasukkan disabilitas menjadi bagian atas diskriminasi dalam hukum hak asasi manusia Indonesia secara lebih tegas, maka upaya yang dilakukan untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia semua penyandang disabilitas, termasuk mereka yang memerlukan dukungan lebih intensif, akan semakin kuat karena telah memiliki legitimasi hukum.

Diskriminasi Positif

Agar penyandang disabilitas dapat memiliki kesempatan untuk secara aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan dan program, termasuk yang terkait langsung dengan mereka, penyandang disabilitas pantas diberi kesempatan lebih dan prioritas untuk terlibat dalam politik, sebagaimana telah diterapkan pada persentase keterwakilan perempuan dalam politik yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Dalam pemahaman tentang konsep diskriminasi, dikenal diskriminasi positif (positive discrimination) atau yang kerap dikenal dengan pengaturan affirmative action berupa perlakuan khusus untuk mengoreksi praktik diskriminasi di masa lalu dan sekarang bagi kelompok-kelompok yang tertinggal atau termarjinalkan melalui tindakan-tindakan aktif untuk menjamin persamaan hak.

Hal itu dapat dibenarkan dan telah ditegaskan di dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.‘ Diskriminasi positif dapat dibenarkan, tetapi memang hanya bersifat temporer apabila kedudukan antarkelompok telah sama dan setara.

Penggunaan langkah sementara yang dilakukan pemerintah untuk memacu kesetaraan secarade facto tidak dianggap sebagai diskriminasi. Tetapi, hal itu tidak boleh dilanggengkan karena sama dengan memelihara ketidaksetaraan dan standar yang berbeda. Langkah itu harus segera dihentikan ketika tujuan dari kesetaraan, kesempatan dan tindakan telah tercapai.

Akses

Untuk meningkatkan akses bagi penyandang disabilitas, patut dikembangkan berbagai penelitian terkait ketersediaan dan penggunaan teknologi baru, termasuk tekonologi informasi dan komunikasi, alat bantu mobilitas, peralatan dan teknologi bantu, yang cocok untuk penyandang disabilitas, dengan memberikan prioritas kepada teknologi dengan biaya yang terjangkau.

Perlahan tapi pasti, bila itu dilakukan dengan dukungan semua pihak, maka akan tersedia informasi yang dapat diakses kepada para penyandang disabilitas mengenai alat bantu mobilitas, peralatan dan teknologi bantu bagi penyandang disabilitas, termasuk teknologi baru serta bentuk-bentuk bantuan, layanan dan fasilitas pendukung lainnya.

Khusus bagi kepentingan komunikasi dan interaksi bagi penyandang disabilitas, perlu pengaturan publik atas tayangan teks, braille, komunikasi tanda timbul, cetak besar, multimedia, audio, plain-language, pembaca-manusia dan bentuk-bentuk, sarana dan format komunikasi augmentatif maupun alternatif lainnya, serta bahasa yang mencakup bahasa lisan dan bahasa isyarat serta bentuk-bentuk bahasa nonlisan lain.

Bagi pemerintah, hal itu dapat diterapkan pada berbagai fasilitas publik yang merupakan bagian dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Bila hal itu tersedia, maka secara tidak langsung memberi pemahaman dan kesadaran bagi warga untuk menghormati dan mendukung serta berpartisipasi penuh dan efektif dalam melawan stereotip, prasangka, dan praktik-praktik yang merugikan penyandang disabilitas. n

#Telah dimuat pada Jurnal Nasional, Sabtu, 17 Maret 2012.

http://www.jurnas.com/halaman/10/2012-03-17/202693

Resensi: Mengungkap Sengketa Kewenangan Lembaga Negara

 

oleh Nor Hidayah

Peneliti Center for Democratization Studies (Cedes)

 

Judul Buku: Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi

Penulis: Luthfi Widagdo Eddyono

Penerbit: Insignia Strat

Terbitan: Maret 2013

Jumlah Halaman: xiv + 164

 

Konsepsi negara hukum, konstitusi, dan lembaga negara saling terkait dan mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Negara hukum utamanya mendasarkan dirinya pada konstitusi dan tercermin dalam relasi lembaga negara dalam menyelenggarakan sistem negara yang dianutnya. Pemaknaan demikian yang coba dijelaskan dalam bab-bab awal buku ini. Selanjutnya coba diterangkan bagaimana hubungan antara negara hukum, seperti Indonesia,dengan konstitusi dan lembaga negaranya, serta upaya dalam menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga-lembaga negara dengan berpedoman pada UUD 1945.

 

Penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN) yang dibahas dalam buku ini mengacu pada kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 yang kemudian dipertegas dengan UU 24/2003 yang telah mengalami perubahan dengan UU 8/2011. Penjelasan Umum UU 24/2003 memberi keterangan, “Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi melaksanakan prinsip checks and balances yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja antarlembaga negara.”

Sejak 2003 hingga 2012, terdapat 17 putusan dan 4 ketetapan untuk perkara SKLN yang telah diselesaikan oleh MK. Jika berdasarkan amarnya, putusan tersebut yakni 1 perkara (6%) dikabulkan, 3 perkara (18%) ditolak, dan 13 perkara (76%), tidak dapat diterima. Adapun untuk ketetapan, semuanya berupa penarikan kembali. Jika dibandingkan dengan perkara-perkara lain, perkara SKLN adalah perkara yang paling sedikit masuk dan diselesaikan.

 

Berdasarkan Laporan Tahunan MK Tahun 2012 yang dikutip dalam buku ini, sejak 2003 hingga 2012, tercatat 1.166 perkara yang telah ditangani oleh MK. Dari jumlah tersebut, jika dipilah berdasarkan kewenangan, terdapat 532 perkara (45%) Pengujian Undang-Undang (PUU), 116 perkara (10%) Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden, serta 497 perkara (43%) Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sedangkan hanya ada 21 perkara (2%) perkara SKLN. Padahal dari berbagai pemberitaan di media, banyak sekali konflik atau potensi konflik ketatanegaraan yang terjadi dalam relasi antarlembaga negara. Apa yang mendasari sedikitnya perkara SKLN yang diselesaikan di MK? Buku ini akan menjawabnya.

 

Kriteria Perkara SKLN

Pada tanggal 18 Juli 2006, MK telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara. Peraturan tersebut menentukan Lembaga negara yang dapat menjadi pemohon atau termohon dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara adalah: a. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); b. Dewan Perwakilan Daerah (DPD); c. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR); d. Presiden; e. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); f. Pemerintahan Daerah (Pemda); atau g. Lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, sedangkan Kewenangan yang dipersengketakan adalah kewenangan yang diberikan atau ditentukan oleh UUD 1945.

 

Lebih lanjut, MK dalam Putusan Nomor 004/SKLN­-IV/2006 bertanggal 12 Juli 2006 telah merumuskan frasa “lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar” dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.Untuk menentukan apakah sebuah lembaga sebagai lembaga negara sebagaimana dimaksud Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang pertama-tama harus diperhatikan adalah apakah ada kewenangan-kewenangan tertentu dalam Undang-Undang Dasar (objectum litis) dan baru kemudian kepada lembaga apa kewenangan-kewenangan tersebut diberikan (subjectum litis). Frasa “sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar” juga mempunyai maksud bahwa hanya kewenangan yang diberikan oleh UUD saja yang menjadi objectum litis dari SKLN oleh MK. (halaman 127). Pemahaman MK yang demikian membuat 13 perkara (76%) tidak dapat diterima. Kemungkinan sedikitnya perkara SKLN ke MK juga karena tafsiran demikian memang membatasi kandidat pemohon atau termohon.

 

Perlu dipahami bahwa batasan tafsiran MK sebenarnya tidak hanya pada kewenangan yang diberikan oleh UUD secara tekstual saja, tetapi juga termasuk di dalamnya kewenangan implisit yang terkandung dalam suatu kewenangan pokok dan kewenangan yang diperlukan guna menjalankan kewenangan pokok. Sejak Putusan Perkara Nomor 2/SKLN-X/2012 yang diikuti Putusan Perkara Nomor 3/SKLN-X/2012, Mahkamah telah pula berpendapat bahwa kewenangan yang dipersengketakan dalam sengketa kewenangan lembaga negara tidak harus merupakan kewenangan yang secara eksplisit (expressis verbis) disebutkan dalam UUD 1945, tetapi juga termasuk kewenangan delegasi yang bersumber dari kewenangan atribusi yang disebutkan dalam UUD 1945. Dalam hal ini, hal terpenting yang harus dinilai adalah lembaga negara yang bersengketa adalah lembaga negara yang memiliki kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945. (halaman 153).

 

Penulis buku ini kemudian juga menemukan bahwa penyelesaian SKLN dapat diupayakan melalui proses pengujian undang-undang, khususnya apabila ada terjadi benturan antara dua kepentingan hukum yang diatur oleh undang-undang. MK paling tidak pernah memutus tiga perkara pengujian undang-undang yang mengandung unsur sengketa antara lembaga negara, yaitu: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 yang merupakan putusan terhadap perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang diajukan oleh 31 hakim agung; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VI/2008 atas perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diajukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan; dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010 yang sebenarnya mengandung unsur sengketa antara dua lembaga negara, yaitu KPU dan Bawaslu karena tidak hanya terkait dengan interpretasi atas norma, melainkan atas nasib 192 Panitia Pengawas Pemilu yang tidak diakui oleh KPU. (halaman 129).

 

Hukum Formil dan Materiil

Kelebihan buku ini adalah pada kelengkapan konten yang dimilikinya. Tidak hanya membicarakan norma hukum substantif yang ada dalam setiap perkara SKLN yang pernah diputus MK, buku ini juga menjelaskan secara lugas dan terperinci hukum acara yang digunakan oleh MK. Terhadap keduanya, Penulis buku juga memberikan rekomendasi, yaitu:

 

  • Menurut Luthfi Widagdo Eddyono, ada dua hal yang perlu dipertimbangkan dalam pengaturan mengenai hukum acara perkara SKLN. Pertama, karena sengketa tersebut pada dasarnya adalah perselisihan atau perbedaan pendapat yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan antara dua atau lebih lembaga negara, maka sengketa kewenangan lembaga negara masih memungkinkan adanya pihak terkait yang juga mempunyai kepentingan terhadap kewenangan yang dipersengketakan. Hukum acara yang ada, yaitu undang-undang dan PMK 8/2006 belum mengatur secara khusus kemungkinan adanya pihak terkait dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara. Karenanya, PMK 8/2006 perlu direvisi lebih lanjut untuk menyesuaikan dengan UU 8/2011 yang sedikit banyak mengubah beberapa aturan dalam hukum acara MK dan menambah pengaturan mengenai pihak terkait dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara. Kedua, keberadaan Pasal 42A UU 8/2011 yang menentukan, keharusan agar saksi dan ahli masing-masing berjumlah paling sedikit dua orang, dalam praktik hukum acara perkara SKLN tidaklah relevan. Mengingat objek perkara adalah kewenangan konstitusional lembaga negara yang merupakan kewenangan baik berupa wewenang/hak atau tugas/kewajiban lembaga negara yang diberikan oleh UUD 1945, maka ada atau tidaknya saksi atau ahli, berapapun jumlahnya, Mahkamah tetap dapat menentukan siapa yang berwenang atau siapa yang tidak berwenang dengan mendasarkan pada tafsiran dan teks konstitusi (halaman 70);
  • Terkait dengan kepentingan penentuan awal kewenangan suatu lembaga negara, serta adanya pemahaman atas kewenangan yang bersifat derivasi, menurut Luthfi Widagdo Eddyono, maka pembagian lembaga negara/organ negara dapat didasarkan pada bentuk pemberian kekuasaan terhadap lembaga tersebut. Pertama, lembaga negara/organ negara yang wewenangnya diberikan secara atribusi (oleh UUD 1945). Kedua, lembaga negara/organ negara yang wewenangnya diberikan secara delegasi oleh pembuat peraturan perundang-undangan [termasuk komisi independen (independent regulatory agencies)] yang tidak bertanggung jawab kepada siapapun. Ketiga, lembaga negara/organ negara yang wewenangnya diberikan secara delegasi oleh pembuat peraturan perundang-undangan [termasuk komisi negara eksekutif (executive branch agencies)] yang bertanggung jawab kepada presiden atau menteri dan/atau merupakan bagian dari eksekutif. Lembaga negara/organ negara kategori pertama telah jelas mempunyai objectum litis untuk berperkara di Mahkamah Konstitusi. Lembaga negara/organ negara kategori kedua memungkinkan mempunyai objectum litis untuk berperkara di Mahkamah Konstitusi, sedangkan lembaga negara/organ negara kategori ketiga tidak mempunyai subjectum litis maupun objectum litis untuk berperkara di Mahkamah Konstitusi karena telah jelas, lembaga negara/organ negara kategori ketiga bersifat hierarkis dengan presiden atau menteri dan/atau merupakan bagian dari eksekutif (halaman 153).

 

Dengan membaca buku ini, kita dapat mengetahui kajian teori keberadaan MK dan SKLN, serta bagaimana tahapan-tahapan yang harus dilalui sejakpengajuan permohonan perkara hingga putusan akhir yang dijatuhkan yang langsung mempunyai kekuatan hukum tetap. Selain itu, dengan adanya ikhtisar seluruh perkara SKLN yang juga disediakan oleh Penulis menjadikan poin tersendiri bagi kita untuk dapat lebih memahami perkara-perkara SKLN yang pernah ditangani MK dan bagaimana logika penyelesaiannya. Dengan mengaji berbagai macam perkara-perkara yang telah diputus akan menambah wawasan dan keilmuan mengenai SKLN dari berbagai sudut pandang.

 

Dengan membaca buku ini, pembaca bisa mengetahui bagaimana penyelesaian SKLN yang merupakan cerminan utama hubungan antarlembaga negara di Indonesia. Namun buku ini sepertinya memang dikhususkan bagi kajian keilmuan hukum semata karena pembaca yang kurang paham tentang hukum akan sungguh mengalami kesulitan untuk memahami setiap uraiannya. Sebagai informasi, buku ini telah pula diterbitkan dalam versi online atau e-book oleh Jaeger Publishing, Singapura. Terbitan tersebut dapat ditemukan dalam laman https://subscription4me.com/public.

 

#Tulisan ini telah dimuat di Majalah Konstitusi 2013.