Perguruan Tinggi Diharapkan Putus Mata Rantai Korupsi

 

YOGYA (KRjogja.com) – Tata Kelola Perguruan Tinggi Dalam Pencegahan Korupsi
Pemberantasan korupsi dapat diatasi melalui pendekatan upaya penindakan, pencegahan secara sistematis hingga pendidikan publik dengan menyertakan partisipasi publik secara luas.

Karena itu, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan PUKAT UGM menyelenggarakan Anti Corruption Summit II seminar Presentasi Call For Papers dengan Tema ‘Tata Kelola Perguruan Tinggi Dalam Pencegahan Korupsi’ di Teatrikal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Senin (24/10/20156). Dalam acara tersebut dihadiri pembicara seperti Dr. Agus Riswanto Achmad, S.H., M.H (Dosen UNS) Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H (Peneliti Center For Democratiozation Studies), Nadia Sarah, S.Si (Advisor Sustainability For indonesia), Dwi Siska Susanti, S.H.,M.H (Mitra Juang Indo) dan Erwin natosmal Oemar (Indonesian legal Roundtable) dengan keynote speaker Dr. Hary Budiarto, M.Kom (Deputi Informasi dan Data KPK).

Deputi informasi dan Data KPK Dr. Hary Budiarto, M.Kom. menuturkan kampus diharapkan mampu mengambil peran sebagai pemutus mata rantai perilaku dan kejahatan koruptif. Dalam hal ini perguruan tinggi untuk dapat melahirkan calon-calon pemimpin yang berintegritas dengan beberapa karakteristik seperti tidak korup, cerdas secara individual dan institusional, komitmen penuh pada kepentingan umum dan setia pada visi dan misinya.

“Pemberantasan korupsi butuh keteladanan. Keteladanan dari pemimpin, guru, dan dosen yaitu kejujuran, sikap hidup sederhana. Dari keteladanan tersebut akan menjadi viral yang menular kepada orang lain sehingga menjadi gerakan yang bersifat kolektif” tutur Hary.

Nadia Sarah, S.Si mengungkapkan praktek korupsi di perguruan tinggi karena tidak adanya aspek akuntabilitas dan transparasi. Titik rawan terjadinya korupsi yakni dalam proses perencanaan dan pengelolaan keuangan, pengadaan barang/jasa, serta benturan kepentingan.”Mestinya pejabat kampus paham betul UU No.12 tahun 2012 tentang perguruan tinggi, bagaimana hak dan kewajibannya” kata Nadia Sarah. (*)

Sumber: http://krjogja.com/web/news/read/13580/Perguruan_Tinggi_Diharapkan_Putus_Mata_Rantai_Korupsi