Resensi: Mengupas Bahasa Hukum Indonesia

Oleh Arvie Dwi Purnomo

 

Judul Buku               : Bahasa Indonesia untuk Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan

Penulis                      : Junaiyah H. Matanggui

Penerbit                    : Penerbit PT Grasindo, Jakarta

Cetakan                     : Pertama, 2013

Tebal                         : vi + 161 Halaman

 

Bahasa Indonesia untuk bidang hukum rasanya masih asing di telinga pembacanya. Terlebih model bahasa yang digunakan berbeda dari segi istilah maupun gaya penulisannya. Acapkali kita mendengar ataupun membaca tulisan berbahasa Indonesia di bidang hukum tersebut, sering kali pula kita tak paham maksud dari bahasa tersebut. Padahal apabila dipelajari, bahasa hukum sebagaimana bahasa bidang lainnya akan mudah untuk dipahami. Kata-kata seperti menimbang, mengingat dan memutuskan merupakan contoh kata-kata yang lazim digunakan dalam bahasa hukum ataupun peraturan perundang-undangan. Apabila sekilas kita membacanya tentu tidaklah berbeda dengan bahasa Indonesia lainya perbedaan lebih pada kaidah dan penggunaan bahasa tersebut dalam konteks yang berbeda.

Sejatinya bahasa hukum atau bahasa perundang-undangan bukan merupakan bahasa baru dalam rumpun bahasa Indonesia. Bahasa hukum memiliki kaidah maupun tata tulis yang sama dengan bahasa Indonesia pada umumnya. Perbedaan yang ada lebih pada penggunaan istilah, kosakata yang penyampaian yang disesuaikan dengan kelaziman bidang tersebut. Laras bahasa hukum menggunakan gaya istilah, gaya penyampaian atau komposisi yang khas, logis, monosemantis, jelas, lugas, tepat dan benar agar terjadi kepastian hukum (hal 2).  Lebih lanjut disebutkan bahasa Indonesia bidang hukum harus memenuhi syarat diantaranya bentuk kata harus benar, makna kata harus tepat,disamping memiliki istilah khas dan bernorma hukum.

Sebagaimana penggunaan bahasa Indonesia pada umumnya, bahasa Indonesia hukum juga mengenal makna, bentuk dan pilihan kata. Sehingga penulis pun berupaya memberikan pemahaman dan pembelajaran bahasa hukum sebagaimana dengan pembelajaran bahasa Indonesia, dimulai dari makna dan hubungan makna kata seperti, sinonim,  hiperonim hingga makna gramatikal dan leksikalnya hingga penyusunan kalimat dan paragrafnya. Penulis mencoba mengiring alur pemikiran bahasa hukum dengan alur pemikiran bahasa Indonesia dengan kaidah dan tata bahasa yang berlakunya. Karena menurut penulis pemahaman bahasa hukum harus didasari oleh pemahaman akan bahasa Indonesia secara mendasar yang memuat kaidah bahasa. Dengan demikian diharapkan para pembelajar bahasa hukum dan perundangan akan mudah memahami bahasa tersebut karena telah memiliki pengetahuan dan pemahaman akan kaidah bahasa Indonesia.

Menariknya buku ini adalah penggunaan contoh-contoh pemakaian bahasa Indonesia yang selama ini telah digunakan khalayak sebagai bahasa yang ‘benar” namun demikian ternyata penggunaannya tidaklah benar. Slogan Memasyarakatkan Hukum, Menghukum Masyarakat misalnya, memasyarakatkan hukum memiliki makna menjadikan masyarakat mengenal hukum atau mengenalkan hukum kepada masyarakat, namun menghukumkan masyarakat memiliki makna yang tidak masuk akal yakni menjadikan hukum itu masyarakat (hal 96). Contoh lainnya adalah penggunaan kata yang salah karena maknanya sulit dibedakan seperti kata putusan dan keputusan. Di bidang hukum dan peraturan perundangan, putusan berarti “hasil memutus”, “vonis” dan “berkaitan dengan bentuk dan maknanya dengan kata kerja memutus”. Putusan hakim berarti vonis hakim dan putusan pengadilan berarti vonis pengadilan. Keputusan berarti “hasil memutuskan” (hal 120).

Buku ini sebenarnya berupaya menjembatani keinginan para pembaca yang ingin mengetahui lebih dalam tentang bahasa Indonesia di bidang hukum. Buku ini menurut penulis merupakan jawaban atas permasalahan yang ditemukan dalam forum-forum diskusi maupun forum ilmiah yang diikuti oleh penulis yang kemudian dirangkum. Walaupun buku ini tidak secara membahas dengan detil penggunaan bahasa hukum namun demikian buku ini setidaknya telah menjawab kebutuhan akan buku bahasa Indonesia khususnya di bidang hukum dengan pendekatan kaidah bahasanya.

Lewat buku yang tersaji ringkas ini memberi pemahaman bahwa bahasa Indonesia di bidang hukum maupun peraturan perundang-undangan memiliki beberapa ciri khas yang membedakan penggunannya untuk di bidang lainnya. Selamat membaca.

 

#Telah dimuat di Majalah Konstitusi 2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *