Resensi: Memblokir Suara Kritis Publik

 Oleh Fauziah Eddyono

Peneliti Center for Democratization Studies

 

Judul Buku :    Membelenggu Ekspresi:Studi Kasus Mengenai Praktik Pemblokiran/Penyaringan Konten Internet dan Kriminalisasi Pengguna Internet di Indonesia

Penulis        :    Wahyudi Djafar dan Zainal Abidin

Penerbit     :     Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Terbitan     :     Cetakan I, 2014

Jumlah halaman:          72

 

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 5/PUU-VIII/2010 pada pengujian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah menyatakan bahwa bilapun terdapat pembatasan hak asasi manusia haruslah merujuk pada ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yaitu pengaturan wajib dalam Undang-Undang sehingga terhindar dari kesewenang-wenangan dan pengaturan tersebut melibatkan publik yang diwakili DPR. Akan tetapi berdasarkan temuan Wahyudi Djafar dan Zainal Abidin dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam)sebagaimana disebutkan dalam buku ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan mengesahkan Rancangan Peraturan Menteri Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif yang memiliki kecenderungan bermasalah karena wadah pengaturannya tidak tepat. (halaman 10). Selain itu, masih banyak lagi temuan khususnya terkait dengan pemblokiran/penyaringan konten internet dan munculnya kriminalisasi bagi pengguna internet di Indonesia yang patut untuk dikaji.

Pemblokiran/penyaringan konten internet adalah istilah yang mengacu pada teknik kontrol yang dikarenakan kepada akses informasi di internet. Umumnya menggunakan teknik alamat dan teknik konten. Walau demikian mekanisme yang digunakan dalam penyaringan dan pemblokiran sangat bervariasi, tergantung dari tujuan serta sumber daya yang tersedia untuk tindakan tersebut. Pilihan mekanisme juga sangat tergantung pada kemampuan dari institusi yang meminta dilakukannya penyaringan/pemblokiran, khususnya sejauh mana mereka memiliki akses kepda pihak-pihak yang dapat mewujudkan keinginan mereka. Bahkan terdapat tren terbaru pemblokiran berdasarkan waktu (just in time) yang dilakukan untuk mencegah pengguna agar tidak mengakses atau menyebarkan informasi dengan kata kunci tertentu dalam waktu tertentu. (halaman 11-15).

Dalam konteks Indonesia, Wahyudi Djafar dan Zainal Abidin, menyebutkan, Kementerian Komunikasi dan Informatika dari yang semula hanya menjadi regulator kemudian berkembang menjadi pengawas informasi sekaligus. Khususnya sejak diundangkannya UU ITE, kementerian tersebut mulai melakukan penindakan terhadap sejumlah konten internet yang dianggap mengganggu ketertiban umum seperti penodaan agama, terorisme, dan pornografi.

 Membelenggu Ekspresi dengan Ancaman Pidana

Salah satu poin penting dalam buku ini adalah mengenai jeratan hukum dan pengenaan sanksi pidana bagi penyampaian pandangan, pendapat, opini, maupun tulisan dengan menggunakan sarana dan sistem elektronika atau melalui internet. Banyak kasus yang timbul menunjukkan bahwa (i) semua medium yang menggunakan sarana elektronika menjadi subjek yang dapat dikenai sanksi; (ii) kritik dan pendapat sering berujung pada pelaporan ke polisi sebagai pencemaran nama baik; (iii) penggunaan sarana hukum pidana seringkali menjadi pilihan utama; dan (iv) menyasar hak asasi manusiapir semua kalangan. (halaman 26). Padahal, menurut Frank La Rue—seorang Pelopor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Kebebasan Berpendapat, dan Berekspresi— pada kasus penghinaan atau pencemaran nama baik dalam era intenet, setiap individu yang merasa nama baiknya tercemar bisa menggunakan hak jawabnya saat itu juga, sehingga sanksi pidana pencemaran nama baik lewat intenet tidak perlu dijatuhkan.

Di sinilah pentingnya buku yang ditulis Wahyudi Djafar dan Zainal Abidin ini, karena menunjukkan analisis terhadap dampak dari kebijakan konten internet di Indonesia dalam kaitannya dengan internet sebagai alat yang diperlukan untuk mewujudkan untuk mewujudkan berbagai hak asasi manusia, memberantas ketidakadilan, dan mempercepat  pembangunan dan kemajuan manusia.

Buku ini mengkaji dengan detail mengenai Undang-Undang maupun rancangan peraturan perundang-undangan mengenai konten internet yang materinya masih sangat terbatas dan belum secara khusus membahas aturan mengenai konten internet, termasuk pengawasan dan pengendaliannya. Selain itu, buku ini juga menguraikan mekanisme dan dimensi pemblokiran dan penyaringan konten internet disertai analisis terhadap pemblokiran dan penyaringan konten internet di Indonesia, pemblokiran dan penyaringan dengan alasan penodaan agama, dan pemblokiran dan penyaringan dengan alasan muatan pornografi.

Pada akhirnya buku ini menguraikan hasil kajian dan melakukan analisis terhadap inti permasalahan, yaitu praktik pemblokiran/penyaringan konten internet dan pembelengguan ekspresi dengan ancaman pidana yang mencakup perumusan UU ITE yang bermasalah dimana pada saat pembentukannya, UU ITE memang telah menuai banyak kontroversi. Kritik tersebut khususnya ditujukan terhadap perumusan pasal-pasal tentang larangan penyebaran informasi eletronik yang bermuatan kesusilaan, penghinaan dan atau pencemaran nama baik, dan materi  yang mengandung materi suku, agama, ras, dan antargolongan, serta tingginya ancaman hukuman terhadap larangan tersebut, baik berupa pidana penjara maupun sanksi lainnya, sehingga mengakibatkan chilling effect atau efek ketakutan yang besar terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Buku ini jugamenguraikan unsur tindak pidana Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE, keberadaan UU ITE sebagai bentuk kontrol terhadap publik, bagaimana penyelesaian perdata/mediasi, dan yang terutama dampak buruk UU ITE yang dilengkapi dengan berbagai kasus yang menunjukkan situasi jaminan kebebasan berpendapat dan berekespresi yang terbelenggu, baik dalam konteks pemblokiran/penyaringan akses maupun meningkatnya ancaman pemidanaan terhadap pengguna. Dimana uraian dikemas secara apik berdasarkan alur berpikir Wahyudi Djafar dan Zainal Abidin yang memang memiliki pengalaman dalam menyelesaikan permasalahan hak asasi manusia di tanah air.

Pada akhirnya para penulis tersebut merekomendasikan, di antaranya, adalah pentingnya melakukan penelaah ulang dari revisi terhadap UU ITE, khususnya terhadappemberian ruang yang memadai pada pengaturan konten dan pengawasannya, serta memastikan adanya harmonisasi berbagai instumentasi internasional hak asasi manusia yang telah diadopsi di tanah air, sebagai kerangka utama dalam revisi UU ITE. Hal ini sangat diperlukan dalam rangka memastikan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Buku ini sangat baik dijadikan bahan bagi akademisi, pengacara/advokat, praktisi hak asasi manusia dan para penegak hukum, yang ingin mendudukkan permasalahan hukum terhadap konten internet tanpa mengesampingkan unsur-unsur hak asasi manusia.

#Telah dimuat di Majalah Konstitusi 2014.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *